BSIP Lahan Rawa Hadir Pada Forum Konsultasi Publik untuk RPJMD dan RKPD 2025-2026
Banjarbaru, 12-13 Maret 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
FKP ini bertujuan untuk menjaring masukan strategis dari berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif. Acara dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bappeda, serta perwakilan dari berbagai sektor terkait.
Dalam forum ini, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan pandangan serta rekomendasi strategis terkait arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan dalam RPJMD 2025-2030. Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD mengenai RKPD Tahun 2026 juga turut dipaparkan guna memastikan sinkronisasi antara kebutuhan daerah dan kebijakan pembangunan. Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan rancangan awal RPJMD dan RKPD sebagai pedoman dasar dalam merumuskan program pembangunan daerah.
Salah satu isu utama yang menjadi titik berat dalam diskusi adalah visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terkait komitmen pembangunan di sektor perekonomian, distribusi logistik, olahraga, dan pariwisata. Namun, dalam rancangan awal RKPD, belum tergambar secara eksplisit mengenai upaya pelestarian bahasa, sastra, serta aspek sosial budaya yang menjadi bagian penting dalam identitas daerah.
Dukungan Strategis untuk Swasembada Pangan
Dalam forum ini, juga dibahas bagaimana strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung upaya mencapai swasembada pangan nasional. Sebagai salah satu lokus prioritas dan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Selatan dituntut untuk memiliki grand design yang jelas dalam penyusunan RPJMD dan RKPD, termasuk mitigasi risiko dalam pelaksanaan strategi swasembada pangan.
Salah satu tantangan utama yang dibahas adalah anomali cuaca yang dapat menghambat pelaksanaan program tanam serentak. Oleh karena itu, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) menjadi salah satu strategi mitigasi yang sedang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi.
Pemprov Kalimantan Selatan juga menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung strategi nasional swasembada pangan. Program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa menjadi fokus utama, mengingat lahan rawa mendominasi biofisik wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra strategis lainnya akan terus diperkuat untuk menciptakan solusi inovatif dalam pertanian, termasuk program pengembangan padi apung di Barito Kuala dan Hulu Sungai dengan dukungan perbankan.
Sebagai penutup acara, dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan Forum Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.